“Mungkinkah PKS akan berubah sikap? Saya berani menggaransi 100 persen bahwa PKS tidak akan pernah mengubah sikapnya terhadap kepentingan masyarakat…”
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi masuk ke lingkar kekuasaan Prabowo Subianto. PKS yang dalam Pemilihan Presiden 2024 mengusung Anies Baswedan dan berada di jalur perubahan, sejak 20 Agustus lalu resmi memberikan dukungannya untuk pemerintahan Prabowo-Gibran dan menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Banyak pro kontra yang mewarnai keputusan PKS ini. Tak sedikit yang kecewa atas pilihan sikap partai berbasis Islam ini. Namun, PKS memiliki alasan tersendiri di balik balik arah yang mereka lakukan.
Salah satu politisi muda asal PKS yang baru saja dilantik menjadi anggota DPR-RI periode 2024-2029, Ismail Bachtiar, memberikan penjelasan terkait hal itu saat menjadi tamu dalam siniar Back to BDM di kanal YouTube Budiman Tanuredjo.
Partai Kalah Masuk Kekuasaan
Per hari ini, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah mendapat dukungan hampir seluruh partai politik yang ada di DPR, kecuali PDI P yang belum menyatakan sikap, meski Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sudah dipastikan akan menjalani pertemuan dengan Prabowo sebelum tanggal pelantikan 20 Oktober 2024.
PKS, Nasdem, dan PKB yang semula mendukung Anies-Muhaimin, kini semuanya sudah menyampaikan sikap untuk merapat ke barisan partai pendukung Prabowo.
Dengan demikian, pemerintahan baru ke depan disinyalir tak akan memiliki partai penyeimbang atau oposisi di tingkat legislatif, karena partai-partai yang kalah dalam pemilu bergabung masuk ke kelompok pemenan.
Bagaimana pun sikap yang diambil partainya, Ismail menyebut kondisi ini tidak ideal, karena semestinya pemerintahan dalam negara yang menganut sistem demokrasi memiliki kekuatan penyeimbang sebagai pihak pengontrol.
“Kalau kita berbicara konseptual demokrasi, nurani saya jujur bahwa tetap harus ada yang menjadi bagian daripada penyeimbang pemerintah. Saya harus jujur bahwa masih berharap ada partai yang tersisa untuk menjadi bagian daripada oposisi,” ujar Ismail.
PKS seyogyanya menjadi bagian dari partai oposisi itu, namun Ismail memiliki jawaban tersendiri mengapa partainya akhirnya memilih memberikan dukungan.
“10 tahun partai kami sudah menjalankan peran itu dan (kali ini) ada beberapa visi, gagasan, dan ide yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo sejalan dengan visi partai,” sebut mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan itu.
Selain kesamaan misi, PKS juga merasa akan tetap menunjukkan sikap kritisnya sebagai partai politik yang berdaulat, kritik akan tetap dilontarkan terhadap pemerintah, meski mereka ada di dalam kekuasaan itu sendiri.
“Semoga apa yang pernah menjadi pengalaman PKS kemarin (di masa SBY), tetap bisa kami berada di barisan-barisan yang sejalan dengan keinginan masyarakat sekaligus menjadi bagian daripada yang mengelolah pemerintahan, harapan saya seperti itu,” ungkap dia.
Ismail menceritakan ulang bagaimana PKS ketika menentang kebijakan SBY dari dalam ketika itu kemudian bagaimana partainya coba digerogoti. Namun PKS berhasil bertahan hingga hari ini dengan sikap kritisnya, termasuk juga kokoh 10 tahun menjadi partai oposisi pemerintahan Joko Widodo.
Komitmen PKS Pasca Masuk KIM Plus
Setelah resmi menjadi bagian KIM Plus, PKS menyebut akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintahan yang mereka dukung. Hal ini bukan “omon-omon” semata, karena Ismail mengungkapkan sikap kritis PKS semacam ini sudah dibuktikan ketika di zaman pemerintahan SBY.
Ketika itu, PKS adalah satu dari sekian partai pendukung pemerintahan SBY. Namun, ketika ada kebijakan atau hal yang dirasa tidak sejalan dengan suara partai dan rakyat, PKS menyatakan ketidaksetujuannya.
“Mungkinkah PKS akan berubah sikap? Saya berani menggaransi 100 persen bahwa PKS tidak akan pernah mengubah sikapnya terhadap kepentingan masyarakat. Kami ada pengalaman ketika pemerintahan presiden SBY pernah tentang kebijakan. Dan ke depan pun kami yakini kalau kepentingan itu enggak sejalan dengan apa yang diagendakan oleh masyarakat, kami pasti akan tetap tentang,” jelas Ismail menggaransi.
Hal yang wajar ketika masyarakat khususnya konstituen merasa kecewa bahkan sangsi dengan tekad PKS yang menyebut akan tetap kritis meski menjadi bagian kekuasaan. Siapa yang bisa menyangkal bahwa kekuasaan itu semanis madu, kekuasaan itu memabukkan, kekuasaan itu bisa membuat siapapun berubah.
Namun, Ismail mengatakan partainya sudah memiliki cara tersendiri menjelaskan pada para pemilihnya tentang sikap final yang diambil untuk bergabung dengan KIM.
Menurutnya, masyarakat hanya perlu diajak berdialog, berdiskusi, dan bertemu. Jelaskan apa yang menjadi cita-cita dari pemerintah dan bagaimana sikap PKS terhadap mimpi-mimpi baik itu.
“Saya dalam beberapa kesempatan berdialog dengan masyarakat yang kemarin dukung paslon yang lain, akhirnya mereka menerima, mereka menganggap bahwa Oh dengan posisi itu berarti memang penting untuk PKS berada di dalam, memang penting untuk PKS menjadi bagian daripada tata kelola pemerintahan ke depan,” ujar politisi 32 tahun itu.
“Saya meyakini bahwa kalau masyarakat kita ajak berdialog kita ajak berdiskusi kita menyampaikan informasi itu mereka menerima dan akhirnya mereka memberikan support yang luar biasa,” imbuhnya.
Ia menekankan, kepentingan masyarakat jauh lebih utama dari apapun. Dan itu yang akan coba PKS pertahankan ke depan.
PKS Siap Kritik Kebijakan Prabowo
Meski sudah menjadi bagian kekuasaan, PKS mengaku siap akan menyampaikan kritik terhadap Prabowo Subianto jika memang ada kebijakannya yang bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat.
Ismail berani mengatakan demikian, lagi-lagi berbekal pengalaman PKS sebagai partai yang berani mengkritik pemerintahan SBY meskipun menjadi bagian dari pemerintahan itu.
Selain itu, Ismail menyebut partainya sudah memberi lampu hijau untuk semua kadernya tetap berteriak menyuarakan kepentingan rakyat, apapun yang terjadi.
Prabowo sendiri juga sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan, salah satunya ketika berpidato di Hambalang, bahwa ia minta ditinggalkan jika ada kebijakannya yang tidak baik bagi bangsa dan negara.
“Artinya saya masih melihat ada sisi kenegarawanan daripada Pak Prabowo,” ujar Ismail.
Dengan alasan-alasan itu, PKS tak memiliki keraguan untuk masuk ke dalam koalisi pendukung Prabowo, karena sikap kritisnya tetap diberi ruang untuk hidup.
Bagi PKS, berada di dalam kekuasaan tidak lantas membuat partai politik juga kadernya yang duduk di DPR menjadi selalu seiya sekata dengan penguasa.
“Saya masih berkeyakinan bahwa pimpinan-pimpinan kami, kaidah-kiadah kami di PKS masih mengedepankan hati nurani untuk kepentingan-kepentingan orang banyak. Jadi sekaldiun ketika kami ada di dalam (pemerintahan), secara personal saya masih meyakini partai ini masih akan tegak berdiri untuk kepentingan orang banyak,” aku Ismail.
ia tidak bisa menggaransi penuh bagaimana 5 tahun pemerintahan ke depan akan berlangsung. Namun, di tahun pertama bertugas sebagai wakil rakyat, Ismail menjamin dirinya akan menjadi orang yang mempelopori kritikan pada pemerintah seandainya ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Leave a Reply