“Saya meyakini dan berharap Pak Jokowi bukan hantu demokrasi ini… Dan dia bukanlah bagian dari pelaku yang menurunkan indeks demokrasi. Tapi kalau selama dia memiliki otoritas dan dia mendiamkan hal-hal yang menurunkan angka indeks demokrasi, tidak salah kalau ada orang mengatakan: orang yang bisa menghentikan sebuah kemunduran tapi mendiamkan, dia juga adalah pelaku,”
Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar berbuntut polemik. Sebagai salah satu dampak dari kekosongan kursi Ketum Golkar, partai politik ini mau tidak mau memajukan jadwal Musyawarah Nasional (Munas) untuk menentukan figur Ketua Umum yang baru, dari sedianya Desember 2024 menjadi 20 Agustus 2024. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut tanggal itu sebagai hasil kesepakatan DPP dalam rapat pleno yang telah digelar beberapa hari yang lalu.
Keputusan yang cukup mengagetkan itu dinilai banyak pihak sebagai bentuk adanya tekanan dari kekuasaan terhadap partai berlambang pohon beringin. Meski tak mudah untuk dibuktikan, namun sejumlah pakar politik salah satunya Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, meyakini ada campur tangan pemegang kekuasaan dalam konteks mundurnya Airlangga Hartarto.
Diketahui, Presiden Jokowi akan habis masa kepemimpinannya pada 20 Oktober 2024. Jika Munas Golkar dilakukan pada Agustus 2024, maka ia masih mencengkeram kekuasaan untuk turut andil dalam menentukan siapa yang akan meneruskan kepemimpinan di partai besar tersebut. Disinyalir, nama Bahlil Lahadalia menjadi kandidat kuat yang akan terpilih sebagai Ketum Golkar yang baru. Bahlil merupakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dikenal sebagai orang kepercayaan Jokowi.
Namun ternyata tak hanya Golkar yang memajukan agenda Munasnya. PKB juga melakukan hal yang sama. Muktamar PKB yang semestinya dilaksanakan Desember mendatang kemudian maju lebih awal menjadi bulan Agustus. Namun, politisi PKB Zainul Munasichin menyebut hal itu tidak ada kaitannya dengan campur tangan penguasa terhadap PKB.
“Enggak ada hubungannya ya. Jadi kenapa PKB muktamarnya bulan Agustus ini, karena kita ingin seluruh instrumen partai kita nanti fokus memenangkan calon-calon kepala daerah kita. Kan 27 Agustus sudah mulai tahapan Pilkada, sudah mulai pendaftaran, kemudian verifikasi di KPU, sampai penetapan, kita tidak ingin nanti instrumen partai kita, mesin politik kita terganggu dengan agenda-agenda yang menyangkut soal internal partai. Biar fokus untuk untuk pemenangan,” jelas Zainul dalam program Satu Meja The Forum, Rabu (14/8/2024).
Ia juga menyebut jika desember adalah waktu paling lambat untuk menyelenggarakan Muktamar, artinya dimungkinkan untuk diadakan di bulan-bulan sebelumnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan bahwa PKB mengalami apa yang dialami Golkar, ditinggal mundur ketua umumnya.
Saat ini tengah panas isu adanya upaya intervensi PBNU terhadap PKB. Namun, Zainul menolak jika ini disebut sebagai alasan mengapa Muktamar PKB diajukan ke Agustus. PKB dan organisasi kemasyarakatan itu memang sudah lama diketahui memiliki hubungan yang kurang baik.
“Kalau soal dinamika yang ada di PBNU bagi kita itu kan orang-orang yang sedang cari perhatian ingin masuk kembali ke PKB cuma malu-malu dan biar kelihatan gagah pakai PBNU,” katanya.
Zainul menyebut, PKB memiliki kekebalan lebih untuk urusan campur tangan pihak luar terhadap partainya. Pasalnya, PKB sudah cukup lama mengalami dinamika internal. Contohnya, dalam 10 tahun pertama berdiri, PKB menyelenggarakan 7 kali Muktamar.
Tak hanya Munas Golkar dan Muktamar PKB, Munas Hanura dan Kongres PAN juga dipercepat, semuanya dilaksanskan di bulan Agustus ini.
Melihat hal ini, Yunarto Wijaya menganalisis jika semua dilakukan sebelum 20 Oktober 2024 maka besar kemungkinan ada pihak yang memiliki kepentingan untuk memastikan konstelasi politiknya tetap berjalan selama ia masih memiliki kekuasaan, dalam hal ini ia menyebut Presiden Joko Widodo. Aneh menurutnya jika ada pihak yang menyimpulkan Istana Baru atau Prabowo sebagai orang ada di balik percepatan pertemuan nasional partai-partai politik sekarang.
“Menjadi aneh menurut saya kalau ada tuduhan ke Pak Prabowo. Buat Pak Prabowo perannga akan lebih terasa secara kekuasaan kalau kongres, munas, muktamar itu terjadi pada saat dia sudah menjadi penguasa,” ujar Toto.
Di pihak lain, PDI Perjuangan melalui pidato Ketua Umum Megawati Sukarnoputri menyebut ada pihak yang akan mengambil alih partai tersebut, sehingga membuat Megawati yang semula ingin pensiun, bertekad untuk kembali memimpin partai wong cilik itu.
Menjelaskan apa yang dimaksud Megawati, Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan adanya sosok yang ia sebut sebagai master konspirasi atau masko yang siap mengacak-acak demokrasi Indonesia.
“Kita lihat master konspirasi, dia bermain di banyak tempat, yang memang jagolah. Jago membangun konspirasi sana, konspirasi sini, jago membangun yang kita berpikir tidak begitu ternyata begitu, kita berpikir tidak ke sana ternyata ke sana, gitulah. Master konspirasi ini yang menurut kita menjadi problem buat demokrasi, tanpa harus mengatakan bahwa dia yang dimaksudkan oleh ketua umum atau bukan,” kata Adian.
Ia mengaku, Megawati tak pernah menyampaikan informasi yang dimiliki secara detail kepada kader-kadernya. Namun, Megawati selalu memberikan peringatan, sinyal, bahwa ada pihak yang akan mengambil alih PDIP adalah hal yang mungkin saja terjadi ketika situasi politik semakin jauh dari praktik demokrasi.
Melihat banyaknya sinyal bahwa ada kekuatan yang mencoba mengacak-acak partai-partai politik di Indonesia, terutama Golkar, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut karena Golkar sebagai partai yang memiliki kenaikan suara signifikan pada Pileg 2024 kemarin. Golkar menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua setelah PDIP. Siapapun pengganti Airlangga ke depannya pasti memiliki kepentingan di dalam Pilkada Serentak, ikut dalam komposisi kabinet Prabowo-Gibran, dan bagaimana agar bisa mengorkestrasi politik nasional.
“Jadi untuk menjaga keseimbangan politik di 5 tahun yang akan datang terutama di internal partai KIM, maka Golkar adalah satu-satunya alasan yang sangat mungkin bisa dimanfaatkan. Beringin ini besar, akarnya kokoh, wajar kalau banyak orang yang ingin berteduh di bawahnya, bahkan banyak orang yang ingin menguasainya dengan cara menggergaji rantingnya. Itulah Golkar hari ini,” kata Adi.
Jika benar ada kekuatan besar yang ingin mencoba masuk dan mengendalikan sistem kepemimpinan di dalam sebuah partai politik, maka ini tidak bisa dibiarkan. Adi mengatakan itu adalah bentuk demokrasi yang tak lagi sehat. Menyambung Adian soal master konspirasi, Adi Prayitno juga meyakini keberadaannya sebagai hantu demokrasi. Ada tapi tidak bisa dibuktikan siapa dia.
Partai Politik Hari Ini
Setelah banyaknya kejutan yang terjadi di tubuh partai-partai politik, kini mereka siap menghadapi tantangan dan agenda politik ke depan dengan sudut pandangnya masing-masing.
Partai Golkar siap menyongsong Munaslub dan memilih pimpinan baru sebelum masa pendaftaran kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus. Target selanjurnya, Ahmad Doli Kurnia mengatakan Golkar akan fokus memperpanjang keberhasilan politik diengan memenangkan jagoan-jagoan mereka di Pilkada Serentak. Sebelumnya, Golkar sukses mendulang kenaikan suara di Pileg 2024 dan sukses mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
“Agenda berikutnya adalah menjelang masuknya periode pemerintahan baru, kan ada pelantikan DPR baik DPR RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Yang kami harus selesaikan juga siapa yang jadi pimpinan, karena kami juga banyak sekali itu sekarang kabupaten/kota dan provinsi yang daerah-daerah itu kita punya pimpinan DPRD,” ujar Doli.
PDIP yang kini terkesan tak berkawan di Pilkada Jakarta pasca hampir semua partai merapat ke Koalisi Indonesia Maju, memiliki semangat tersendiri. Mewakili partainya, Adian kembali menyonggung soal master konspirasi yang menurutnya sedang mengadu domba antar partai politik.
“Dulu kita gabung dengan dia ngelawan dia. Kemudian dia gabung dengan dia ngelawan kita. Lalu kemudian gabung lagi dengan dia. Nah ini kan kayak begitu situasinya. Kita tidak perlu menyebutkan siapa, tapi kita nyebutnya masko tadi, master konspirasi. Kita harus sadar sama-sama bahwa kita sesama partai politiknya sedang diadu, sehingga tidak ada yang kuat, tidak ada yang kemudian menjadi dominan, tidak ada semua dirontokkan sedemikian rupa,” jelas Adian.
Sementara itu, PKB menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi partainya. PKB masih memiliki kedaulatan atas dirinya, terbukti dengan keberpihakannya pada Anies Baswedan pada Pilpres lalu dan di Jakarta hingga saat ini.
“Kalau bagi PKB sendiri, sejak Gus Muhaimin berani maju bersama Mas Anies itu kita ingin tegaskan itulah kedaulatan PKB. Jadi enggak ada keraguan sedikit pun, Insya Allah masih, termasuk Pilkada Jakarta Insya Allah. Nanti akan kita lihat dinamikanya. Mungkin sebelum Muktamar malahan (sudah diputuskan sikap PKB) untuk Pilkada Jakarta, tergantung dari partai-partai pengusung yang lain, ujar Zainul.
Di konteks yang berbeda, PKB masih mendukung pemerintahan Jokowi, mengingat PKB termasuk salah satu partai yang ada di dalam kabinet. Kemudian untuk jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan, PKB dan Prabowo sudah menjalin silaturahim juga komunikasi. Namun keputusan bergabung atau tidaknya ke dalam KIM baru akan diputuskan lada Muktamar nanti.
Kedaulatan partai melemah, kualitas demokrasi menurun
Menyikapi realitas politik hari ini, Adi Prayitno melihat Indonesia mulai memasuki era otoritarianisme kompetitif dengan ciri pemilu yang diatur sedemikian rupa oleh kekuasaan dan pemenang sudah ditentukan. Ciri lainnya, ada partai politik namun partai dikendalikan, ada pemilu secara reguler namun hanya formalitas dan tidak substantif.
“Apa yang terjadi pada hari ini menunjukkan bagaimana politik kita kompetisi itu memang sudah mulai dihilangkan. Kalau bahasa Saiful Mujani ini kartel politik, di mana ciri-cirinya itu kompetisinya dihilangkan dan distribusi kekuasaan itu secara merata,” kata Adi.
Ia pun berharap pada partai-partai politik di luar KIM, terutama PKB, jika ingin memutuskan masuk ke dalam koalisi pendukung Prabowo, jangan hanya dirembug dalam Muktamar. Lebih dari itu, tanyakan pada masyarakat pemilih PKB yang jumlahnya meningkat signifikan pada Pileg lalu, apakah mereka menghendaki jika partai pilihannya masuk ke dalam koalisi pemenang pemilu yang diyakini menang dengan cara curang.
“Dulu saya berharap betul PKB itu menjadi salah satu partai politik yang berada di luar kekuasaan, minimal untuk coba di zamannya Prabowo dan Gibran ini. Jadi sekalipun misalnya digoda betul untuk menjadi bagian dari kekuasaan 5 tahun, minimal nolaklah. Kasihan ke konstituennya yang per hari ini masih menuduh pemilu itu hasil kecurangan,” ujarnya.
Menutup diskusi malam itu, Toto menyebut sosok master konspirasi yang merecoki partai-partai politik di Indonesia sebagai hantu demokrasi, karena diyakini keberadaannya tapi tidak ada satupun yang berani menyebut namanya.
Karena ketidakberanian itu, maka yang bisa dilakukan hanyalah melakukan evaluasi terhadap pemerintahan yang saat ini berjalan.
“Saya meyakini dan berharap Pak Jokowi bukan hantu demokrasi ini, tetapi kenapa kita harus kaitkan ini mumpung menuju transisi pemerintahan baru,” sebut Toto.
Ada 3 indikator yang menyebabkan indeks demokrasi di Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi mengalami penurunan. Pertama, pemilu yang tidak berintegritas, karena dilahirkan melalui perubahan undang-undang kontroversial di Mahkamah Konstitusi. Kedua, kebebasan pers yang terenggut. Toto menyebut hingga Agustus 2024 ini data menunjukkan sudah ada 40 wartawan yang direpresi. Terakhir, partai yang tak lagi memiliki kemandirian menjalankan fungsi-fungsinya.
“Katakanlah kita percaya Jokowi adalah sebuah harapan buat demokrasi seperti 2014 sering dikatakan dan dia bukanlah bagian dari pelaku yang menurunkan indeks demokrasi. Tapi kalau selama dia memiliki otoritas dan dia mendiamkan hal-hal yang menurunkan angka indeks demokrasi, tidak salah kalau ada orang mengatakan orang yang bisa menghentikan sebuah kemunduran tapi mendiamkan dia juga adalah pelaku,” ungkap Toto.
“Situasi yang tidak nyaman itu hanya bisa diubah ketika kita berhenti diam dan kemudian mulai melawan,” pungkas Toto menyampaikan pesan kepada partai-partai politik.
Leave a Reply