“Bom waktunya akan timbul ketika daya belinya jatuh kemudian kemampuan pemerintah untuk menanggung bansos di kelompok yang paling bawah fiskalnya sudah tidak cukup lagi. Itu akan menyebabkan seperti yang terjadi di Bangladesh kemarin,”
—Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky
Perekonomian Indonesia tengah berada pada titik yang bisa dikatakan sakit. Harga Rupiah melemah, ruang fiskal terbatas, utang jatuh tempo ratusan triliun, pengangguran meningkat, PHK terjadi di banyak tempat, lapangan kerja sempit, dan sebagainya.
Dari sekian banyak akar permasalahan yang bisa ditemukan, salah satu yang paling mendasar adalah tidak sehatnya iklim usaha juga iklim investasi di Indonesia.
Kondisi tak sehat ini diakibatkan oleh banyak hal, misalnya ketidakpastian hukum, tingginya tingkat korupsi di negeri ini, sulitnya mendapat perizinan, birokrasi yang rumit, dan sebagainya.
Secara lebih spesifik, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Mirah Sumirat menyebut ada 3 aspek yang menyebabkan investasi sulit masuk ke Indonesia. Pertama adalah korupsi yang besar dan makin parah.
“Korupsi itu merusak semua lini sistem, termasuk dampaknya PHK massal, karena kan menyebabkan runtuhnya perusahaan termasuk di BUMN,” kata Mirah saat menjadi narasumber Satu Meja The Forum KompasTV (5/3/2025).
Selain korupsi, aspek kedua yang menyebabkan investasi sulit masuk adalah birokrasi yang berbelit-belit atau belum satu pintu. Dan terakhir, yang menjadi aspek ketiganya adalah maraknya pungli terhadap perusahaan, terutama dari organisasi kemasyarakatan (ormas).
Dan sangat disayangkan, pihak pemerintah maupun aparat yang berwenang terkesan membiarkan pungli itu terus terjadi meski berulangkali sudah dilaporkan.
“Sanken itu pergi ke Vietnam. Itu salah satunya adalah ada pemerasan oleh para ormas di lingkungannya, dan itu didiamkan, dan itu bertahun-tahun. Kemudian juga PT Sony, dulu kan ada PT Sony, pergi dia ke Malaysia, karena ormas tadi,” ujar Mirah.
Apa yang dikemukakan Mirah dibenarkan oleh Anggota Komisi IX DPR Zainul Mutasikin. Ia menyebut keluhan-keluhan semacam itu sudah disampaikan kelompok pengusaha dan didengar oleh DPR.
Menanggapi laporan itu, DPR mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi. Hal itu disampaikan DPR setiap kali diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau rapat kerja dengan seluruh kementerian/lembaga.
Zainul mengatakan, pihaknya telah menyerukan agar dilakukan revisi terhadap regulasi-regulasi yang selama ini menghambat masuknya investasi. Tak hanya itu, DPR juga menyerukan agar dilakukan penataan kelembagaan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Bahkan kurang apa kita DPR ini, kita bikin Omnibas Law dalam rangka agar investasi masuk. Tapi faktanya kan juga ternyata 10 tahun terakhir investasi cuma 15 persen. Itulah kenapa kemudian kita juga sekarang sedang melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ciptaker amanat dari Mahkamah Konstitusi,” ujar Zainul.
Ia menyadari betul, PHK dan peluang kerja di Indonesia sangat bergantung pada investasi. Investasi baik, lapangan kerja terbuka. Sebaliknya, investasi minim PHK pun bisa terjadi.
“Sementara iklim investasi kita masih sangat jauh (dari kata baik),” kata legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Pengakuan Mirah soal adanya pungli juga dibenarkan oleh Sekretaris Umum Apindo Aloysius Budi Santoso.
“Bicara tentang adanya gangguan-gangguan ormas dan segala macam ya kadang-kadang sering terjadi juga di lingkungan-lingkungan industri. Kita tentu mengharapkan yang namanya keamanan juga bisa terjaga dengan baik dan seterusnya,” harap Budi.
Namun Budi menambahkan ada satu hal lain yang mempersulit kelompok pengusaha atau investor untuk bertahan di Indonesia. Kebijakan yang berubah-ubah, ini sangat fundamental bagi para pengusaha. Tiap tahun ada saja kebijakan yang berubah, padahal konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim kerja yang stabil.
“Paling gampang misalnya ketenagakerjaan, masalah pengupahan saja setiap tahun bisa berbeda-beda. Bagaimana kita menetapkan upah minimum, lalu bagaimana pengusaha bisa memprediksi cost-nya kalau berbeda-beda terus,” ujarnya.
Potensi Krisis Seperti Bangladesh
Melihat kondisi yang ada, Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky mengkhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis yang sama dengan yang dialami Bangladesh beberapa waktu sebelumnya.
Ketika pengangguran terus meningkat dan lapangan kerja kian sulit ditemukan, ini akan menyebabkan terjadinya penurunan daya beli di masyarakat. Ini merupakan bom waktu yang akan meledak suatu saat nanti.
“Bom waktunya akan timbul ketika daya belinya jatuh kemudian kemampuan pemerintah untuk menanggung bansos di kelompok yang paling bawah fiskalnya sudah tidak cukup lagi. Itu akan menyebabkan seperti yang terjadi di Bangladesh kemarin,” kata Yanuar.
Ada satu kesamaan karakter antara orang Bangladesh dan Indonesia dalam hal ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan akan berusaha mendapatkan gantinya, sekalipun harus berkorban lebih banyak.
Misalnya, masyarakat Bangladesh yang rela pergi ke luar negeri dan menjadi migran demi memeroleh pekerjaan. Sementara di Indonesia, mantan pekerja atau karyawan yang terkena PHK tak segan untuk banting stir menjadi pedagang atau turun ke jalanan dan menjadi pengemudi ojek online. Apapun, yang penting ada pemasukan untuk menyambung hidup.
Persoalannya kemudian, ketika semakin banyak pedagang atau pengemudi ojek online, sementara konsumen dalam hal ini kelompok menengah semakin menipis, ini akan menghasilkan daya beli yang lemah. Hukum ekonomi yang pasti terjadi dampak peningkatan suplai yang tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan.
Salah satu indikator turunnya kelas menengah di Indonesia adalah meningkatnya Non Performing Loan (NPL) kartu kredit. NPL adalah tagihan yang tidak bisa dibayar oleh pemilik kartu kredit dalam aatu periode, karena memiliki masalah keuangan dan sebagainya. Tingkat NPL di Indonesia biasanya di kisaran 1,4 persen namun di tahun 2024 NPL sudah naik hampir mencapai 3 persen.
“Artinya memang sudah nunggak,” tegas Yanuar.
Ketika perekonomian masyarakat kelas menengah sudah terganggu, maka daya beli akan menurun, belanja akan mereka kurangi. Dampaknya, kelas di bawahnya akan turut mengalami kesulitan juga, pendapatan mereka akan berkurang.
Kembali pada potensi Indonesia mengalami krisis seperti Bangladesh. Indonesia sangat mungkin mengalami krisis apabila perang antar kelas terjadi dan terus meningkat. Dan Yanuar menyebut perang itu sudah mulai nampak hari-hari ini.
Masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki kemampuan ekonomi lebih, mereka berhasil menyekolahkan anaknya hingga tingkat tinggi. Anak-anak inipun menjadi memiliki potensi naik kelas dari sisi ekonomi, karena pendidikannya.
Sayangnya, jalan mereka untuk bisa naik kelas terhalang oleh kondisi di lapangan. Bekal pendidikan tinggi yang diharapkan bisa lebih mudah untuk mendapat pekerjaan justru dihentikan oleh sempitnya lapangan kerja akibat minimnya investasi yang masuk ke Indonesia.
Kondisi ini kian berat untuk diterima ketika kelompok elite justru nampak saling bagi-bagi pekerjaan, bagi-bagi peluang untuk mencapai kesejahteraan.
“Misalnya saja ketika kita melihat Danantara, Presiden dan Wakil Presiden seolah-olah kompak, tapi kan kalau dilihat oleh kelas menengah yang terdidik yang dalam posisi sedang cari kerjaan— kalau kelas menengah terdidik tidak cukup punya kemauan untuk jadi ojol, harapan dia kan naik kelas. Makanya muncul lah tagar kabur aja dulu. Itu karena dia melihat kok pekerjaan yang sudah sedikit, orang yang sudah kerja bagi-bagi (pekerjaan) terus,” ungkap Yanuar.
“Itu yang terjadi di Bangladesh. Kelompok muda barunya yang bertumbuh itu melihat ternyata kok bagi-baginya hanya di level elitnya saja. Ketika itu meletus, ke bawahnya pun (keuangan negara) sudah tidak mampu menangani bansos lagi. Ya meledak,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Yanuar meminta pemerintah untuk waspada dan berupaya semaksimal mungkin mencegah terjadinya perang kelas di Indonesia. Jika tidak, maka perang kelas bisa menyebabkan dampak sosial yang semakin membebani pemerintah di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
Jika krisis ini diikuti oleh krisis sosial dan politik, bukan tidak mungkin krisis ekonomi besar akan kembali terjadi.
Agar kekhawatiran Yanuar tidak terjadi di Indoensia, Zainul menyampaikan Pemerintah bersama DPR sebisa mungkin mencegah terjadinya PHK dengan cara memperbaiki iklim usaha, membuka lapangan kerja, dan membuka investasi yang bersifat padat karya.
“Kalau sampai terjadi PHK yang enggak bisa kita hindari, kita minta seluruh hak pekerja dipenuhi sambil kemudian menunggu dapat pekerjaan baru. Bantalan sosialnya ini dipenuhi dengan baik,” kata Zainul.
Harapan dan Pesan…
Di tengah situasi yang serba tidak menentu ini, Budi Santoso mewakili kelompok pengusaha berharap agar iklim investasi dan bisnis di Indonesia diperbaiki. Hal ini demi bisnis dan usaha yang bisa berkembang lebih baik di Indonesia sehingga tak akan menimbulkan gelombang PHK.
“Insting pengusaha itu adalah membuat bisnis dan ingin berkembang. Tidak ada pengusaha yang instingnya (ingin) cepat bangkrut. Untuk membuat itu, maka kita harus menciptakan sebuah environment yang membuat orang mau berusaha,” ujar Budi.
Caranya, dengan membentuk regulasi yang jelas, memberikan kepastian hukum, izin dipermudah, keamanan dijamin, dan hal-hal teknis seperti diturunkannya suku bunga, ongkos logistik, dan sebagainya.
Dari perapektif pekerja, Mirah mengingatkan pemerintah bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak tiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, pemerintah harus berupaya untuk melaksanakan kewajiban itu.
Kedua, berantas korupsi dan pungli, serta sederhanakan birokrasi yang selama ini rumit sehingga menghambat masuknya investasi.
“Saya meminta kepada Presiden, Pak Prabowo untuk membuat Perpu supaya kapok itu para rampok-rampok uang rakyat dan uang negara, supaya jangan lagi ada, maksudnya ada efek jera lah, jangan berkelanjutan korupsi terus,” harap Mirah mengingat RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan.
Terakhir, ia berharap PHK menjelang Hari Raya tak terus berulang setiap tahunnya. Jika ini terjadi, nampak seperti ada modus kelompok pengusaha yang ingin menghindari pembayaran uang THR bagi para pekerja.
Lebih ekstrem, terkait penanganan koruptor Yanuar memberi contoh China. Bagaimana negara itu berhasil membangun kembali kepercayaan masyarakat dan para investor sehingga perekonomian menggeliat bahkan tumbuh menjadi raksasa dunia.
“Trust harus dibangun, ya berantas korupsi, jangan omon-omon. Kita harus mencontoh China. Kenapa China berhasil, karena China memulai reform dengan hukum mati koruptor,” kata dia.
Wakil Menteri tenaga kerja Emmanuel Ebenezer juga menganggap kondisi saat ini bukan kondisi ideal yang diharapkan. Terlebih Indonesia memiliki bonus demografi yang cukup besar di waktu mendatang. Sehingga, jika permasalahan ketenagakerjaan tak kunjung diselesaikan, ia khawatir apa yang terjadi di Bangladesh juga akan dialami oleh Indonesia.
Ia juga tak menginginkan ada persepsi yang tertanam di benak publik soal akses kesejahteraan yang hanya diberikan pada segelintir orang tertentu saja sehingga bisa memunculkan konflik.
“Tapi yakinlah bahwa kita pemerintah sedang melakukan upaya-upaya yang sangat revolusioner. Pertama, yang namanya korupsi pasti kita lawan dan tidak ada kompromi, dan itu pernyataan Pak Prabowo langsung. Kedua, bagaimana membangun iklim usaha yang baik terkait izin, kita lawan calo-calo, preman-preman, ormas-ormas. Jangan sampai mereka menjadi alat pemerasan. Dan ketiga, mereka kan bayar pajak pengusaha ini, pajak mereka ini kan masuk ke negara, artinya tugas negara juga harus melindungi para pengusaha agar iklim industri juga bagus, dampaknya apa ke kawan-kawan buruh, ini juga harus kita pikirkan,” jelas Noel.
Dan kepada masyarakat, Noel berharap dukungan rasa optimis terhadap niat-niat dan kerja-kerja yang tengah dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan harapan itu semua.
Leave a Reply