Prabowo Subianto dalam 3 bulan pertama menjalankan tugas sebagai Presiden sudah berkali-kali menyampaikan pesan, ajakan, imbauan, peringatan, apapun itu terkait anti korupsi dan penanganan koruptor. Prabowo mengingatkan menterinya untuk tidak mencuri uang negara. Prabowo berjanji akan mengejar koruptor sampai ke antartika. Prabowo juga mengatakan, akan memaafkan koruptor jika mereka bersedia mengembalikan aset negara.
Sayangnya, hingga 100 hari pertama kerja pemerintah Prabowo-Gibran belum menelurkan kebijakan atau langkah politik konkret terkait perang memberangus korupsi. Padahal, ada banyak hal yang bisa dilakukan, atau setidaknya mulai dilakukan untuk menunjukkan keseriusan semangat anti korupsi yang dimiliki oleh Presiden.
Lantas, apa saja opsi yang mungkin dilakukan agar semangat Prabowo Subianto melawan kejahatan luar biasa itu tak sekadar menjadi retorika belaka?
Dalam program Satu Meja The Forum KompasTV (29/1/2025), sejumlah narasumber hadir untuk mendiskusikan sejumlah hal terkait 100 hari kerja Prabowo-Gibran, khususnya di bidang penanganan korupsi.
RUU Perampasan Aset
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia secara terbuka mengatakan pihhaknya sudah memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2024-2029. RUU ini sudah lama didesak segera disahkan demi menyelamatkan aset negara yang dimaling koruptor, sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dan keluarganya karena tak bisa lagi menikmati uang haram yang mereka ambil diam-diam dari pemilik sesungguhnya, rakyat.
“Itu sudah masuk dalam prolegnas periode ini, nanti kita memasukkan di Prolegnas Prioritas tahun berapa itu sangat tergantung dengan bagaimana kita memahami apa itu sebetulnya Undang-Undang Perampasan Aset, apakah memang betul-betul kita perlukan, apakah memang kalau kita perlukan perlu kita sesuaikan dengan mazhab hukum kita,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Penyesuaian dengan mahzab hukum yang berlaku di Indonesia dianggap penting, agar kelak bisa berlaku efektif dan efisien. Doli juga membocorkan, dalam Prolegnas Prioritas RUU Perampasan Aset diberi nama RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Dengan fakta itu, ia ingin menyampaikan bahwa tidak benar DPR mengabaikan aspirasi publik terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.
Bersih-Bersih Internal
Sementara itu, dari pihak Presiden Prabowo ada 3 hal yang setidaknya sedang dilakukan. Ketua DPP Partai Gerindra Dahnil Anhar Simanjuntak menyebut hal pertama adalah terus menyampaikan peringatan kepada aparat penegak hukum di lembaga-lembaga hukum agar menghindari korupsi. Kedua, menerapkan insentif-disinsentif pada para pegawai di lembaga hukum.
“Di satu sisi, sekarang misalnya kehakiman gajinya dinaikkan, kemudian di aparatur-aparatur hukum lain juga berlaku hal yang serupa. Namun di sisi lain, setelah itu dilakukan ada disinentif yang tegas terkait dengan kebijakan Pak Prabowo tersebut. Apabila melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya disinsentifnya tentu akan sangat tegas,” jelas Dahnil.
Upaya ketiga adalah memperbaiki sistem koruptif yang saat ini ada dengan cara memperbaiki yang bisa diperbaiki. Misalnya dengan memperkuat lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK.
“Dan tentu tidak secepat yang diharapkan oleh publik, karena banyak proses yang harus dilalui. Dan itu yang sedang dilakukan Pak Prabowo pada saat ini,” Dahnil meminta masyarakat untuk bersabar.
Ada pepatah mengatakan menyapu dengan sapu yang kotor tak akan menghasilkan ruangan yang bersih. Jika ingin hasil yang bersih, tentu harus gunakan sapu yang juga bersih. Demikian juga pada pemerintahan. Jika ingin membersihkan lingkungan, sistem, dan budaya koruptif, maka harus bersih dulu dari dalam. Negara harus memiliki lembaga juga aparat penegak hukum yang berintegritas tinggi, bersih dari korupsi.
“Sistem yang melingkupi Pak Prabowo ini masih sistem lama, karena itu kalau mau nyapu sapunya mesti bersih. Itu satu konsekuensi logis, bahwa mesti mulai dari dalam,” kata Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said.
Ia mencontohkan, Prabowo perlu mengganti sosok Kapolri dan Jaksa Agung yang saat ini sudah cukup lama menjabat, kontroversial, dan memiliki beban sejarah karena merupakan orang dari lingkar kekuasaan presiden sebelumnya. Jika pergantian tak dilakukan, Prabowo sebagai pemimpin tertinggi tak leluasa bergerak melakukan apa yang ia kehendaki. Sebaliknya, jika dua pimpinan lembaga hukum ini diganti olehnya, maka engagement Prabowo dengan dua lembaga itu akan menjadi lebih kuat.
Ada dua pekerjaan utama yang harus dilakukan oleh Prabowo saat ini, pertama adalah membentuk tim gabungan atau task force yang langsung berada di bawah kendalinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar secara cepat. Kedua adalah merevisi kembali UU KPK agar kekuatan dan kedigdayaan KPK pulih seperti sedia kala sebelum UU KPK direvisi di era Jokowi.
“Kemarin barangkali proses pemilihan KPK ya itulah adanya, satu dua orang bermasalah masih bisa masuk. Tapi mungkin kalau Presiden Prabowo melakukan satu review ulang bahwa KPK merupakan instrumen yang mesti diperkuat kembali, itu juga akan memberi harapan,” sebut Dirman.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menambahkan tak hanya orarng yang harus diganti, sistem juga harus diperbaiki. Misallnya sistem politik kita yang berbiaya mahal. Kemudian tidak adanya kesatuan arah antara pusat dan daerah.
“Alignment kita negara kesatuan tapi kadang-kadang mensana incorporesano, presidennya ke sana, Menteri Bupati Walikotanya ke sono. Enggak nyambung, sekarang mau dirapikan,” ujar Mardani.
Namun, bagi PKS 100 hari pertama ini Prabowo sudah mengusahakan banyak hal dan publik diharap bersabar untuk menantikan langkah sistematis selanjutnya.
Sudirman Said menambahkan, retorika Prabowo sejauh ini sudah sangat baik, publik hanya menunggu langkah nyata merealisasikan retorika itu.
“Jarak antara retorik dengan kenyataan itu namanya kapasitas delivery, kemampuan men-deliver promise itu,” kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.
Di unit-unit organisasi yang ada di bawah Presiden, dibutuhkan orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh menjadi fasilitator kementerian-kementerian, membantu Presiden mentransfer pesan-pesan kepada seluruh bagian sehingga kerja efektif akan tercipta. Unit-unit ini tidak semestinya diisi oleh orang-orang yang “cinta panggung” namun miskin sumbangsih.
Tangani kasus Zarof Ricar
Ada satu lagi permasalahan besar yang bisa menjadi ladang Prabowo Subianto membuktikan keseriusannya memberantas korupsi di Indonesia, yakni kasus mafia hukum Zarof Ricar. Bekas pegawai Mahkamah Agung (MA) ini menjadi tersangka atas penerimaan suap selama belasan tahun ia bekerja di MA. Total uang dan logam mulia yang ditemukan ada di kediamannya saat digeledah oleh penyidik Kejaksaan Agung adalah senilai Rp1 miliar.
Ini adalah kasus mafia peradilan yang sangat besar, namun hingga saat ini belum ada kejelasan bagaimana kasus ini diproses dan bagaimana ZR akan diadili.
Ada yang urun rembug agar dibentuk satuan khusus untuk menangani kasus ini. Menanggapi hal tersebut, Doli selaku legislator setuju saja. Apapun bentuknya, yang penting ada gebrakan atau langkah konkrit untuk memperkuat bobot pernyataan-pernyataan yang selama ini disampaikan Presiden terkait kasus korupsi.
“Bisa saja mau pakai task force, saya kira oke mau dengan aparat penegak hukum yang sekarang ada. Yang ditunggu adalah apakah masalah yang dilihat viral setiap orang sekarang itu selesai atau tidak dalam waktu yang cepat,” kata Doli.
Sebagaimana Prabowo dengan tegas memerintahkan untuk menyegel, membongkar, dan menyelidiki pagar laut di Tangerang, pada kasus ZR ini juga hal yang sama semestinya bisa ia lakukan. Setidaknya itu yang ada di pikiran Mardani Ali Sera.
“Kita punya PPATK, bisa kok profiling Zarof ini. Kita punya kemampuan untuk menyelidiki sampai ke mana rekening itu mengalir, kita juga bisa mencari orang-orang yang bisa mem-breakdown, record-nya jelas kok enggak tiba-tiba dia datang. Naiknya dari mana, sempat jadi apa gitu kan dengan profiling yang jelas (bisa diketahui),” sebut Mardani.
Selaku juru bicara dari Prabowo Subianto, Dahnil Anhar Simanjuntak tidak bisa berkomentar banyak terkait hal itu. Namun, ia memastikan peta jalan pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Prabowo sudah jelas.
Dimulai dari membenahi potensi ekonomi yang hilang, kemudian memperbaiki pendapatan negara, menumpas korupsi, dan menyejahterakan rakyat
“Pak Prabowo agaknya mulai langkah beliau di situ. Tahap berikutnya Pak Prabowo tentu memberikan instruksi dan warning yang jelas kepada seluruh penegak hukum terkait dengan tindak kriminal, tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dan itu warning yang terang,” kata Dahnil.
Dalam 100 hari pertama ini, Dahnil mengatakan Presiden sudah melakukan tahapan-tahapan ke arah yang diinginkan. Untuk hasilnya memang belum akan terlihat secara gamblang dalam waktu dekat, namun evaluasi akan selalu dilakukan ke depannya.
“Evaluasi bisa berupa penggantian posisi menteri atau reshuffle, bisa juga dalam bentuk lain. Maka Dahnil memohon agar semua pihak bersabar dan terus mendukung Presiden untuk bisa memenuhi harapan publik.
Leave a Reply