Budiman Tanuredjo
Di tengah eforia bulan madu yang ditunjukkan sejumlah hasil survei 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh moral bangsa mengatasnamakan Gerakan Nurani Bangsa justru mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi berbangsa dan bernegara. Para tokoh moral bangsa itu menyampaikan pesan kebangsaan awal tahun 2005, di Griya Gus Dur, Pegangsaan, Jakarta, Selasa 28 Januari 2025.
Pesan itu dibacakan Alisa Wahid didampingi antara lain Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia Erry Seda, Filsuf Karlina Supelli, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan komisioner KPK Laode Syarif, Sinta Nuriyah Wahid, dan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo.
Tahun 2025 ini, bangsa Indonesia akan menginjak usia 80 tahun. Negara ini telah melalui beberapa kali sistem pemerintahan, dipimpin delapan presiden dan 13 wakil presiden. Diakui banyak upaya telah dilakukan untuk memenuhi amanat konstitusi. Namun, di balik upaya perbaikan itu, tantangan yang dihadapi bangsa masih besar. Problem kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan, lapangan kerja dan ekonomi, dan lingkungan hidup masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
GNB menyebutkan pada tahun 2023, deforestrasi mencapai 257.384 hektar. Posisi penyangga paru-paru dunia ketiga terbesar dan ruang hidup masyarakat terancam karena pengggundulan hutan dan perubahan kawasan hutan. Terdapat 118 dari 450 daerah aliran Sungai dalam kondisi kritis. Deforestrasi telah mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan tropis dan tersingkirnya masyarakat adat.
Di bidang pendidikan, OECD menilai hanya sekitar 25,46 persen siswa Indonesia yang memiliki kompetensi dasar membaca dengan kemampuan interprestasi sederhana. Angka itu jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 73,75 persen. Dilihat dari angka partisipasi sekolah, usia sekolah dasar mencapa 99,19 persen, usia sekolah SMP 96,17 persen, usia SMA/Kejuruan mencapai 74,64 persen. Adapun tingkat partisipasi usia perguruan tinggi 19-23 persen. Penduduk yang bekerja masih didominasi pendidikan SD ke bawah 36,5 persen.
Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis dan non-partisian meyakini perlunya upaya khusus untuk merawat bangsa dan negara Indonesia di awal kepemimpinan baru menjelang 80 tahun Indonesia. Ada sepuluh pesan disampaikan:
(1) Demokrasi merupakan kedaulatan rakyat dimana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan;
(2) Elemen bangsa harus menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa;
(3) Seluruh agenda bangsa harus perlu didasarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara bekelanjutan. Tidak terjebak kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek;
(4) Presiden dan para pembantunya menjalankan program kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, layanan Kesehatan, kualitas lingkungan dan sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja sehingga kualitas hidup warga meningkat;
(5) Seluruh penyelenggara negara harus menjaga ruang kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat di era demokrasi karena itu adalah hak asasi manusia;
(6) Seluruh penyelenggara negara harus memberi contoh dalam pemberantasan korupsi dan menerapkan nilai anti korupsi;
(7) Presiden dan pembantunya harus memberi teladan mewujudkan pemerintahan bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral;
(8) Mengelola APBN secara adil dan bijak untuk kesejahteraan sosial;
(9) Khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
(10) Semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya terkristalisasi dalam Pancasila sebagai dasar sealoigus orientasi dalam mengemban amanah bangsa.
Demokrasi Indonesia memang tengah disorot. Sejumlah ahli politik Thomas Power dan Eva Warburton menyebut demokrasi Indonesia sedang mengalami regresi. Danial Ziblatt dan Steven Letvitsky menyebut “democracy declining”. Syarif Hidayat menyebutkan demokrasi cukong yang telah membentuh “shadow state”. Gejala pelemahan demokrasi terjadi ketika ada pemusatan semua cabang kekuasaan berada di satu tangan melalui penyiasatan konstitusi.
Pemberantasan korupsi juga masih menanti aksi politik konkret dari Presiden Prabowo Subianto. Retorika Presiden Prabowo begitu keras seperti “akan mengejar koruptor ke Antartika”, tekad menciptakan pemerintah bersih dan siapa yang tak setuju “silakan mundur”. Namun, dalam kesempatan lain Presiden membuka kemungkinan mengampuni koruptor jika mau mengembalikan kekayannya.
Dalam acara Satu Meja The Forum KompasTV, Rabu malam terungkap beberapa agenda mendesak yang bisa memberikan sinyal serius untuk pemberantasan korupsi kepada publik anatra lain membentuk tim gabungan untuk membongkar skandal mafia peradilan Rp1 triliun di rumah Zarof Ricar, bekas pejabat Mahkamah Agung dan segera membahas RUU Perampasan Aset, serta menuntaskan kasus pagar laut misterius.
Sudirman Said melihat, Presiden Prabowo masih digelayati personal, kultur, dan birokrasi lama yang menghambat lajunya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.***
Leave a Reply