“Upaya renegosiasi ini ditujukan sebagai satu strategi untuk menghadirkan political protection dan itu yang dibutuhkan oleh PDIP saat ini. Perlindungan politik dari kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mengerahkan sel-sel jejaring kekuasaannya untuk kemudian mengacak-acak,”
-Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umam
Posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di panggung politik nasional saat ini berada di luar pemerintahan rezim Prabowo Subianto. Meski demikian, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri itu tak mau menyebut dirinya sebagai partai oposisi.
Terakhir, politisi PDIP yang kini terpilih menjadi Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyampaikan partainya akan menjadi mitra stragetis pemerintah. Apakah ini menjadi pertanda bahwa PDIP akan merapat ke pemerintahan?
Terlebih, pasca Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akankah PDIP mencari perlindungan politik kepada pihak yang memangku kekuasaan?
Sejumlah narasumber hadir dalam program Satu Meja The Forum KompasTV (15/1/2025) yang mengangkat judul “Hasto Tak Jadi Ditahan, PDIP Masuk Pemerintahan”.
Pengamat militer yang juga memiliki kedekatan dengan Megawati dan PDIP, Connie Rahakundini Bakrie melihat PDIP saat ini menjadi musuh bersama. Terbukti dari banyaknya tekanan terhadap PDIP yang kerap menyuarakan pendapat berbeda dengan kubu penguasa.
“Kita ini sekarang sedang membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balances. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, menganggap PDIP itu musuh bersama seolah-olah common enemy karena dia tidak masuk dalam KIM, itu kan jadi aneh,” Kata Connie yang terhubung melalui komunikasi video.
Menanggapi pernyataann Connnie, politisi Partai Gerindra Hendarsam Marantoko membantah Gerindra atau Prabowo memusuhi PDIP. Selama ini hubungan antar partai dan antar individu pemimpin itu terjalin dengan baik.
“Kalau kita bicara PDIP sebagai musuh bersama ini kontradiktif dengan spirit yang dikatakan dan dinyatakan oleh Bu Megawati itu sendiri sebenarnya,” sebut Hendarsam.
Secara personal hubungan antara Mega dan Prabowo tak pernah bermasalah. Bahkan keduanya sudah memiliki kedekatan yang lebih, karena pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Sementara dari aspek ideologi, secara pribadi maupun kepartaian, antara Mega dan Prabowo atau PDIP dan Gerindra disebut memiliki kesamaan. Tidak ada perbedaan berarti yang bisa menimbulkan friksi di antara dua tokoh besar ini.
Connie mempersempit konteks pernyataannya soal PDIP menjadi musuh bersama. Ia tak mengatakan Gerindra memusuhi PDIP atau Prabowo memusuhi Megawati, namun ada pihak-pihak yang berada di lingkup pemerintahan Prabowo yang menganggap Megawati adalah musuhnya.
“Di dalam KIM itu kita tahu ada siapa di bawah Presiden, kita juga tahu yang bapaknya siapa, dan kita bisa lihat bahwa ini semua mengganggu. Saya enggak usah jabarkan satu-satu, kita engak punya waktu. Tapi semua orang dapat melihat dengan jelas betapa banyak perlawan-perlawanan itu dilakukan atau pemecah-belahan atau devide et impera yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu,” tegas Connie.
Connie meyakini, meski hubungannya tetap baik dengan Megawati, Prabowo menyadari ada hal yang menjadi ganjalan di anatara mereka. Dan ganjalan itu menyebabkan terjadinya marginalisasi oposisi dan polarisasi publik yang menciptakan suasana politik menjadi tidak sehat.
PDIP Jadi Mitra Strategis Pemerintah Demi Perlindungan Politik?
Kini PDIP secara terang-terangan sudah mendeklarasikan dirinya sebagai mitra strategis pemerintah, dimana partai ini tidak segan akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah selama pro terhadap kebaikan rakyat dan sejalan dengan arah ideologis partainya.
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menyikapi hal ini sebagai upaya PDIP atau dalam hal ini Megawati untuk mendekati kubu penguasa. Bukan tanpa alasan, semua itu dilakukan demi PDIP mendapat perlindungan politik atas kasus hukum yang kini tengah menjerat Sekjennya.
Sebagai tindak lanjutnya, Megawati mengundang Prabowo sebagai tamu kehormatan di Kongres PDIP April mendatang. Kehadiran Presiden diharapkan bisa menjadi lambang adanya jaminan perlindungan politik bagi Partai Banteng itu.
“Upaya renegosiasi ini ditujukan sebagai satu strategi untuk menghadirkan political protection dan itu yang dibutuhkan oleh PDIP saat ini. Perlindungan politik dari kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mengerahkan sel-sel jejaring kekuasaannya untuk kemudian mengacak-acak,” kata Umam.
Megawati beberapa waktu lalu memang sempat mengatakan ada pihak yang ingin mengawut-awut partainya, sehingga mau tidak mau ia harus tetap berada di barisan depan untuk melindungi PDIP dengan kembali menjadi Ketua Umum.
“Siapa yang patut diduga melakukan operasi mengacak-acak PDIP adalah elemen di luar Pak Prabowo yang masih memiliki jejaring kekuasaan yang barangkali memiliki garis relasional atau garis konfliktual dengan sel-sel di dalam PDIP. Kita kerucutkan lebih detail memang garis konflik itu lebih tampak antara Mas Hasto dengan Pak Jokowi misalnya, meskipun itu basisnya asumsi spekulatif,” jelas Umam.
Hasto dinilai sebagai titik strategis yang paling dekat dengan jantung kekuasaan PDIP. Hasto sebagai Sekjen tentu memiliki peran signifikan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ketua Umum.
Umam melihat, pihak yang ingin mengacak-acak PDIP ini tidak menyasar Megawati sebagai Ketua Umum, melainkan menetralisir seluruh elemen di sekitarnya untuk kemudian bisa mengambil alih kekuatan PDIP. Dengan begitu, kendali atau kontrol atas partai bisa diambil alih.
Connie secara terang-terangan tidak setuju jika menjadi mitra strategis disebut sebagai upaya PDIP mencari perlindungan kepada pemerintah.
“Saya enggak sepakat, kita tahu sekali Bu Mega itu siapa. Beliau itu sangat idealis dan kalau dibilang istilahnya mencari political protection kalaupun ada istilah itu menurut saya bukan (diarahkan) kepada PDIP, tapi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita semua tahu, negara kita tidak baik-baik saja,” ujar Connie.
Respons Gerindra atas Posisi PDIP
Mengetahui PDIP sudah menawarkan diri untuk menjadi mitra strategis pemerintahan Prabowo, Partai Gerindra menyambut baik. Politisi Gerindra Hendarsam Marantoko menegaskan prinsip dasar dari sistem presidensial adalah tidak ada partai oposisi juga koalisi. Semua harus bersikap kontekstual, ada yang baik didukung, ada yang salah dikritisi.
Jika oposisi eksis, maka semua yang dilakukan pemerintah akan selalu salah. Begitu pula jika koalisi diterapkan, tak akan ada kontrol dan koreksi yang diarahkan pada pemerintah, karena semua akan selalu benar dan didukung.
Oleh karena itu, pilihan sikap PDIP disebut Gerindra sebagai sesuatu yang ideal dan pemerintah menyambut baik hal itu.
“Jadi kita menyambut baik hal tersebut. Itulah yang kami anggap sebagai mitra strategis. Praktik ini kan sudah berjalan di kelembagaan, contohnya di DPR tingkat daerah kan PDIP-Gerindra itu bekerja sama dalam berbagai aspek. Jadi Itulah sebenarnya idealnya,” papar Hendarsam.
Jika ada yang menganggap langkah PDIP sebagai upaya untuk melakukan negosiasi ulang di level elite terkait adanya kasus Hasto Kristianto, Hendarsam dengan tegas menampiknya.
“Tidak seperti itu melihatnya, saya melihatnya bahwa kita harus merekonstruksi ulang dan me-reset bahwa di negara Rechtsstaat hukum ini mulai dikedepankan ke depannya. Bagaimana politik tidak boleh di atas hukum,” kata dia.
Kasus penersangkaan Hasto Kristianto oleh KPK adalah perkara hukum yang harus dipisahkan dari politik. Kekuasaan tidak boleh bermain di ranah itu. Biarkan hukum bekerja. Jika politik mencampuri urusan hukum, maka bukan tidak mungkin rechtsstaat atau negara hukum itu akan berubah menjadi machtstaat alias negara kekuasaan.
Pakar Hukum Pidana dari Univeristas Pelita Harapan Jamin Ginting sepakat dengan itu. Sebagai negara hukum, Indonesia semestinya menjadikan hukum sebagai panglima dalam menjalankan negara.
“Politikal itu boleh di hukum. Waktu hukum itu belum dibentuk negosiasi politik itu terjadi. Tapi kalau hukum sudah dibentuk, semua politikal itu harus mematuhi hukum. Jadi kalau hukum itu dijadikan sebagai alat kekuasaan kita bukan rechtsstaat, ada machtstaat itu namanya,” sebut Jamin.
Jika benar saat ini para elite politik sedang melakukan negosiasi atau lobi ulang terkait kasus hukum Hasto Kristianto, maka itu menunjukkan hukum tengah digunakan sebagai alat kekuasaan. Tak tanggung-tanggung, jika memang benar itu yang terjadi, Jamin menyarankan agar Indonesia segera mengganti konstitusinya, mengubah negara hukum menjadi negara kekuasaan.
“Jadi undang-undang konstitusi kita harus diganti jadi negara kekuasaan bukan negara hukum lagi,” ujarnya.
Dari kacamata pengamat, Ahmad Khoirul Umam meyakini PDIP tidak akan bergabung secara inklusif dengan pemerintahan Prabowo, dalam artian PDIP tidak akan masuk dalam kabinet sebagaimana partai-partai yang ada dalam koalisi.
Menurutnya, tujuan utama PDIP mengambil posisi mitra strategis adalah untuk melakukan konsolidasi internal demi menghadapi kekuatan luar yang digadang-gadang akan melakukan serangan terhadap partai.
“Maka agenda tertingginya adalah mencoba mengonsolidasikan perlindungan sekaligus juga mengonsolidasikan (kekuatan internal) terutama menjelang kongres dan pasca kongres,” jelas Umam.
PDIP Masuk Pemerintahan?
Memutuskan mengambil posisi sebagai partai yang menjadi mitra strategis pemerintah, PDIP banyak disebut tengah melakukan pendekatan untuk bisa merapat dan masuk dalam kubu pemerintahan.
Namun, hal itu tidak diiyakan oleh Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy. Bagi PDIP, mitra strategis adalah mitra yang akan senantiasa mendukung pemerintah apabila ada program atau kebijakan kerakyatan yang baik. Sebaliknya, jika kebijakan itu tidak bermanfaat bagi rakyat maka PDIP akan menyampaikan kritik yang konstruktif.
“Apabila program-program kerakyatannya bagus tentunya itu akan didukung oleh PDI Perjuangan, karena sesuai ideologi dan perjuangan kami memperjuangkan hak-hak orang kecil,” kata Ronny.
Pun dengan adanya kasus yang menjerat Sekjen Hasto, Ronny tidak bisa menyatakan bahwa itu secara otomatis akan mengubah peta koalisi PDI P yang selama ini memilih berada di luar pemerintahan.
Keputusan posisi PDIP dalam konteks terhadap pemerintahan, menurut Ronny baru akan diputuskan dalam Kongres April nanti. Jadi, ia tidak bisa menyampaikan bagaimana sikap partainya untuk saat ini.
“Nanti setelah kongres. Saya belum bisa sampaikan itu. Nanti kita tunggu,” tegas Ronny.
Terlebih jika ada yang mengatakan bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo dan mendapatkan posisi tertentu di pemerintahan. Bagi Ronny dugaan itu terlalu dini untuk dikemukakan.
“Menurut saya ini terlalu dini kalau kita sampaikan, karena kita ke depannya Ini kita lagi fokus untuk menghadapi praperadilan terkait Mas Hasto dan juga kalau terkait dengan gabung atau tidaknya itu nanti ada di forum kita yaitu di kongres,” jelas dia.
Publik pun diharap bersabar dan menunggu keputusan yang akan diambil pada saat Kongres April nanti.
Leave a Reply