Tumpas Judi Online dari Akarnya

“Kalau kita tidak mulai dari atas-atasan, dari bandar-bandarnya, saya kira tahun depan kerusakan itu sempurna, kita akan makin tenggelam,”

Saor Siagian, Advokat

Selain korupsi, apa lagi masalah yang menjadi sebab rusaknya kesejahteraan masyarakat Indoneia. Judi online alias judol.

Seiring berkembangnya teknologi, judi tak lagi dilakukan secara konvensional, sembunyi-sembunyi di sudut pasar, mengocok kartu atau dadu bersama teman-teman sepermainan. Judi kini sudah bisa diakses secara daring. Cukup pastikan saldo terisi, buka handphone, akses situs terkait, judi bisa dimainkan kapanpun, dimanapun.

Sebagian besar pemain judi online adalah mereka yang datang dari kalangan ekonomi lemah. Berharap mendulang untung, judi justru banyak menjadikan hidup mereka buntung. Bukan hanya uang tak kembali, judi juga membawa seseorang dalam candu yang bisa menyebabkan utang, masalah dengan pasangan, keluarga, ada pula yang mengantarkan suami istri pada meja perceraian, bahkan cek cok yang berujung tindak kekerasan dan pembunuhan.

Bertahun sudah pemerintah dan penegak hukum berjibaku menumpas judi online. Namun siapa sangka, belakangan ini terkuak ada sejumlah oknum pegawai pemerintah yang justru melindungi situs-situs judi online tersebut. Mereka adalah 10 pegawai di jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang kini sudah diberhentikan alias dipecat.

Advokat senior Saor Siagian mengaku khawatir terhadap temuan judi online yang saat ini melibatkan aparatur sipil negara kembali diabaikan sebagaimana kasus “Konsorsium 303” yang melibatkan  mantan Kadivpropam Polri Ferdy Sambo pada 2022.

Kekhawatiran itu ia sampaikan saat berbincang dengan Budiman Tanuredjo di podcast Back to BDM.

“Kami sebagai advokat membentuk namanya Tampak (Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan) untuk meminta Sambo dipecat. Dari mana uang Sambo, sudah ramai bahwa mengelola judi online. Kita laporlah ke KPK dalam konteks korupsi, artinya sebagai penegak hukum dia tidak bisa menerima uang, itu adalah suap-menyuap. Yang kita sedih sampai detik ini laporan kita itu tidak berlanjut,” kata Saor menceritakan laporannya terhadap kasus Konsorsium 303 Sambo.

“Yang kita lihat pengurus-pengurusnya itu kan adalah petinggi-petinggi, teman-teman polisi sebagai penanggung jawab Sambo. Makanya ini saya teriak-teriak terus,” lanjutnya.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR (11/11/2024), Kapolri Jenderal (Pol) Listio Sigit Prabowo menyatakan komitmennya terhadap perlawanan terhadap judi online. Dia mengatakan siap mundur jika terbukti kedapatan menerima uang dari judi online. Begitu juga dengan segenap jajaran anggotanya.

Listio melanjutkan, jika polisi tidak memberantas judi online, maka pilihannya hanya dua: jika bukan karena terlibat, maka mereka membiarkan atau takut.

“Pesan ini sangat luar biasa, tapi sekaligus melalui dialog ini saya mau sampaikan kepada Pak Sigit saya hormat kepada beliau kalau kita mau serius. Kalau cuman kerece-kerece saya mulai dari konsorsium 303. Analogi saya, mau membersihkan lantai kalau lap kita, sapu kita masih kotor, nothing.

“Saya hormat sama beliau ,tetapi ini momentumnya saya pikir harus dimulai dari dalam,” imbuh dia.

Pencegahan sebagaimana dilakukan Komdigi memang tidak salah, namun Saor melihat lebih penting untuk membersihkan dahulu oknum-oknum aparat yang terlibat. Jangan menyapu rumah dengan sapu yang kotor.

“Kalau kita cinta kepada institusi (kepolisian), semua yang merusak institusi polisi, yang bermain-main kemudian mencari keuntungan dengan tega warga negaranya kemiskinan luar biasa, saya kira ini layak ditindak hukum sebesar-besarnya, kemudian miskinkan sebesar-besarnya,” kata Saor.

Ia mengimbau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk fokus menelisik 70.000 anggota Polri dan TNI, mencari siapa saja yang terindikasi terlibat dengan judi online. Jika ditemukan, maka PPATK bisa langsung melihat dari mana dan kemana aliran uang dari nama anggota yang bersangkutan.

“Menurut Pak Ivan (Ketua PPATK), kalau dulu yang main itu (jumlahnya) 100.000 ke atas, sekarang 10.000. Tetapi yang dipakai dulu itu hanya 10 persen dari gajinya, sekarang katanya 90 persen dari gajinya. Bagaimana? Mengerikan. Ekonomi kita lagi landai, pemerintah sedang mati-matian menggenjot pajak, uang kita ratusan triliun lari ke luar negeri karena dibawa oleh para bandar,” ujar Saor.

Jika hanya pemain judi online yang diberangus, maka akan selalu ada pemain-pemain baru. Bandar-bandar judi dan oknum-oknum pelindungnya akan tetap ada.

“Kalau kita tidak mulai dari atas-atasan, dari bandar-bandarnya, saya kira tahun depan kerusakan itu sempurna, kita akan makin tenggelam,” ujarnya.

Ia begitu berharap kepolisian untuk benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat dan tidak berkhianat dengan melindungi para bandar dan situs-situs judi online.

Jika menangani bandar-bandar judol dirasa terlalu berat untuk dikerjakan oleh Polri sendirian, undang Panglima TNI untuk menurunkan kelengkapan persenjataannya.

Saor melihat penanganan judi online seharusnya tidak sesulit judi konvensional, karena semua sudah serba digital. Namun, soalan judi adalah satu hal yang kompleks.

“Kalau Belanda itu dulu musuh kita keluar, kalau ini kan sempurna dari dalam. Juga keinginan adiktif dari dalam, itu ada keinginan untuk tetap main judi. Sementara uang yang didapat diambil oleh negara lain. Sementara kemampuan ekonomi kita di dalam negeri dalam keadaan lemah, tetapi disedot, itu karena faktor judi online,” pungkas dia.