“Kalau reposisi itu diartikan bahwa PDI Perjuangan masuk di dalam kabinet, saya kira kabinet ini sudah terbentuk dan komposisi apalagi dengan banyak begitu, banyak menteri di Kabinet ini, apakah masih perlu PDI Perjuangan untuk gabung di situ?”
PDI Perjuangan adalah salah satu dari sedikit partai politik yang tidak memiliki menteri, setidaknya hingga kini (26/10/2024), di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hanya ada satu nama yang disebut memiliki kedekatan dengan PDIP, meskipun bukan kader, yang ada di lingkar Istana, yakni Jenderal Polisi Budi Gunawan yang saat ini dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam).
Beberapa waktu sebelum pelantikan Prabowo-Ginran di tanggal 20 Oktober lalu, santer terdengar kabar bahwa Ketua Umum PDIP Megawati akan berjumpa dengan Prabowo. Meski terdengar meyakinkan dan seolah dikonfirmasi dari kedua belah pihak, nyatanya hingga kini pertemuan dua tokoh besar itu urung dilakukan.
Lantas, bagaimana ketetapan hati PDIP untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran?
Politisi Senior PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira memberikan penjelasan bagaimana sikap poitik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo, setidaknya untuk sementara ini.
“Kemarin Mbak Puan juga sudah menyampaikan secara setengah resmi, dalam arti bahwa ada statement dari mbak puan sebagai Ketua DPP yang menyampaikan bahwa kita tidak mengirim wakil untuk duduk di kabinet, artinya (tidak) berada di dalam kabinet,” jelas Andreas saat berbincang dengan Budiman Tanuredjo di podcast Back to BDM yang tayang Jumat (25/10/2024).
Ia menyebut, keputusan strategis partai biasanya akan diambil pada saat kongres atau berdasar keputusan Ketua Umum dengan hak prerogatifnya. Sementara Kongres PDIP baru akan dihelat awal tahun 2025.
Puan Maharani juga sempat mengatakan, PDIP akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo meski tidak masuk ke dalam kabinet. Andreas menjelaskan hal itu sebagai sesuatu yang lumrah di negara dengan sistem presidensial multipartai seperti Indonesia.
“Di DPR banyak keputusan yang dibuat pemerintah dan DPR yang harus ada aspek kerja samanya di situ. Jadi tidak bisa kita hitam putih menolak dan kemudian menjatuhkan pemerintahan, tidak seperti itu. Sehingga saya kira posisi PDI Perjuangan tidak di kabinet tetapi kita memberikan pandangan-pandangan kritis, pandangan-pandangan alternatif dari luar eksekutif yaitu di DPR. Bisa kita bekerja sama, tapi kita juga bisa memberikan pandangan-pandangan kritis alternatif di DPR. Dan saya kira itulah realitas sistem kita sekarang,” ujar politisi sekaligus akademisi berusia 60 tahun itu.
Ia mencontohkan ketika PDIP memutuskan untuk berada di luar kabinet Presiden SBY selama 10 tahun sejam 2004-2014. Ketika itu, PDIP kerap memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat. Namun tidak semua kebijakan pemerintahan SBY mereka kritisi. Jika memang ada hal yang baik dan perlu didukung, maka PDIP akan memberikan dukungannya.
Sekali lagi Andreas menekankan sementara ini PDIP belum memutuskan sikap politiknya terkait arah dukungan untuk pemerintahan baru. Namun satu hal yang sudah dapat dipastikan, mereka tidak mengirimkan wakilnya menjadi bagian Kabinet Merah Putih.
“Artinya secara formal (sikap politik) itu belum diputuskan, tapi yang pasti sekarang, realitas sekarang kabinet sudah terbentuk. Kita PDI Perjuang tidak mengirimkan wakilnya di pemerintahan,” sebut Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI 2024-2029 itu.
Meski tidak mengirimkan kadernya, namun PDIP dan Nasdem memiliki orang-orang dekat yang duduk di kursi menteri Kabinet Prabowo. Tokoh yang diasosiasikan dekat dengan PDIP misalnya mantan kepala BIN Budi Gunawan. Namun, Andreas buru-buru menepis BG sebagai perwakilan dari PDIP.
“Saya kira setahu saya soal perkawanan, soal hubungan komunikasi. Saya kira kita punya banyak yang biasa berkomunikasi juga dengan partai itu ada di kabinet sekarang, tapi mereka sebagai anggota partai itu tidak, pemegang KTA itu tidak.
Adanya Kongres PDIP di awal tahun nanti bisa saja melahirkan adanya perubahan sikap dari partai tersebut. Terlebih, jika melihat hubungan personal antara Megawati dan Prabowo yang selama ini terjalin baik dan tidak bermasalah.
Mega-Prabowo Urung Bertemu
Sebelumnya, banyak isu beredar bahwa kedua tokoh besar itu akan bertemu sebelum Prabowo dilantik. Namun nyatanya, hingga hari pelantikan tiba, bahkan hingga artikel ini ditulis, mereka belum juga melakukan agenda pertemuan itu.
Pria kelahiran Maumere, Nusa Tenggara Timur itu menyebut soal momentum yang belum tepat.
“Mungkin momentumnya aja belum pas untuk bertemu seperti itu kan, itu bahasa politiknya. (an politisi harus ngomong seperti itu,” ujar Andreas sembari tertawa.
Misalnya, belum ada hal urgen yang perlu mereka bicarakan. Publik sah-sah saja menanti keduanya bertemu, namun Andreas mengatakan Mega dan Prabowo juga sah-sah saja untuk menunda pertemuan jika memang belum ada soal yang urgen dibicarakan, belum ada momentumnya.
Selain belum bertemu Prabowo, Megawati juga diketahui tidak menghadiri upacara pengambilan sumpah jabatan Prabowo sebagai Presiden RI di MPR 20 Oktober lalu. Alasannya, flu.
Hal itu dibenarkan oleh Andreas yang sempat bertemu dengan Megawati sehari sebelumnya, di acara Promosi Doktor Hasto Kristianto di Universitas Indonesia.
“Saya lihat memang Ibu agak flu, pakai masker terus yang enggak biasa-biasanya. Ibu biasanya kan lepas,” sebut dia.
Flu itu menurut Andreas mungkin akibat Megawati yang baru saja kembali dari kunjungannya ke beberapa negara di Eropa selama 2 minggu.
“Saya lihat seperti itu (flu) dan ibu menyampaikan bahwa itulah alasan seperti itu, jadi tidak mau mengganggu suasana di dalam acara resmi di MPR, karena beliau dalam keadaan kurang sehat,” kata Andreas.
Namun, publik tidak lerlu khawatir, pasalnya Megawati sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Prabowo di masa-masa pasca pelantikan. Jadi ditunggu saja.
Pertemuan antara dua tokoh besar ini bisa saja menimbulkan perubahan posisi (reposisi) politik PDIP terhadap pemerintahan, bisa juga justru makin menebalkan.
Terkait hal itu, Andreas belum bisa memastikannya. Terlebih jika yang dimaksud adalah PDIP akan masuk ke dalam Kabinet.
“Kalau reposisi itu diartikan bahwa PDI Perjuangan masuk di dalam kabinet, saya kira kabinet ini sudah terbentuk dan komposisi apalagi dengan banyak begitu, banyak menteri di Kabinet ini, apakah masih perlu PDI Perjuangan untuk gabung di situ? Apa enggak terlalu kebanyakan nanti? Jadi bukan obesitas lagi, nanti over obesitas,” terang pria yang menyelesaikan pendidikan S3-nya di University of Giessen Jerman ini.
Leave a Reply